Lima bulan setelah diselenggarakannya pemilihan parlemen, Libanon membentuk pemerintahan baru. Perdana Menteri Saad Harriri yang didukung negara-negara Barat mengumumkan kabinet baru yang terdiri dari 30 menteri.
Akhirnya pemerintahan kesatuan nasional terbentuk. Demikian dikatakan Perdana Menteri Saad Hariri setelah mengadakan pertemuan dengan Presiden Michel Suleiman. Ditambahkannya, dengan terbentuknya kabinet kesatuan nasional, Libanon memasuki babak sejarah yang baru. Di waktu belakangan, pembentukan kabinet selalu mengalami kegagalan. Sebagian diantaranya akibat kekacauan dan krisis yang melanda Libanon.
Dalam Kabinet Libanon yang baru terdapat 15 menteri yang berasal dari kelompok mayoritas di parlemen yang pro Barat, 10 menteri dari kelompok oposisi yang pro Suriah di bawah pimpinan kelompok Hisbullah dan lima menteri lainnya adalah pengikut dari Presiden Michel Suleiman.
Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki Moon menyambut terbentuknya kabinet kesatuan nasional di Libanon, setelah melewati perundingan yang alot. Dalam sebuah penjelasan yang dikeluarkan di New York, Ban Ki Moon menunjukkan rasa puas dengan terbentuknya pemerintah baru, lima bulan setelah pemilihan parlemen. Ia menyerukan kepada pemerintah baru untuk melanjutkan kerjasama dengan semangat persatuan dan dialog. Ban Ki Moon menuntut pemerintah baru di Libanon agar mentaati resolusi PBB nomor 1701, yang mengakhiri perang antara Israel dan pejuang Hisbullah di Libanon, pertengahan tahun 2008 lalu. Ucapan selamat juga datang dari Presiden Perancis Nicolas Sarkozy dan pemerintah Italia. Terbentuknya pemerintahan baru di Libanon digambarkannya sebagai sesuatu yang sangat positif bagi masa depan Libanon dan kawasan Timur Tengah secara menyeluruh.
Beberapa waktu lalu, kelompok Hisbullah menyetujui dibentuknya pemerintahan kesatuan nasional. Dalam pemilihan parlemen tanggal 7 Juni lalu, kelompok pro Barat yang dipimpin Saad Hariri memenangkan pemilihan. Sejak itu, Saad Hariri, putera dari mantan Perdana Menteri Rafik Harriri yang terbunuh, berusaha membentuk pemerintahan. Tapi selalu mengalami kegagalan. Bulan September lalu, ia menghentikan usahanya. Beberapa hari kemudian, Presiden Michel Sulaiman kembali menugaskannya untuk membentuk pemerintahan yang baru.
Di Libanon tercatat 18 kelompok agama yang diakui. Yang terbesar adalah kelompok Islam Sunni dan Syiah, kemudian kelompok agama Maronit, Kristen ortodoks dan Druse. Selain itu, ratusan ribu warga Palestina ditampung di Libanon yang berpenduduk sekitar 4 juta jiwa ini. Sistem politik di Libanon sejak berdasawarsa berdasarkan perimbangan kekuatan kelompok tersebut, yang sering dipengaruhi pihak luar. Perdana Menteri Saad Hariri antara lain didukung oleh Amerika Serikat dan Arab Saudi. Sedangkan kekuatan lainnya, seperti kelompok Hisbulah didukung Suriah dan Iran.
09 Pebruari 2010 
